Jakarta-Humas BKN, Standar kompetensi yang dimiliki seorang PNS harus mendukung pencapaian tujuan organisasi dan sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi yang melakukan pembinaan kepegawaian secara nasional terus mengupayakan agar kompetensi pegawai dapat terus meningkat. Kompetensi dalam konteks ini adalah kemampuan individu yang merupakan upaya awal guna menjamin pelayanan publik dapat dilaksanakan secara maksimal. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Kepala BKN Bima Haria Wibisana tatkala membuka Workshop Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis PNS di Hotel Santika Jakarta, Kamis (21/3). Ikut hadir dalam kegiatan ini Deputi Pegembangan Kepegawaian Djoko Sutrisno dan Direktur Standarisasi Kompetensi Jabatan Yudi Yitno.

Bima Haria Wibisana lebih jauh menjelaskan bahwa Standar kompetensi merupakan building block untuk pembangunan aparatur sipil negara yang terkait dengan learning strategy. Learning strategy sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran aparatur sipil negara.

Ditegaskan pula bahwa manfaat dari standar kompetensi yang dimiliki seorang pegawai tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, tetapi juga dapat dirasakan oleh instansi pemerintah dan negara. Standar kompetensi, yang terdiri atas general requirement dan specific requirement, perlu memiliki nilai ekonomis bagi seorang pegawai sehingga pegawai tersebut dapat merasakan nilai tambah yang diperoleh setelah menguasai kompetensi tertentu.

Workshop Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis PNS yang diikuti para pegawai BKN Pusat dan 12 kantor regional ini dilaksanakan selama tiga hari, Kamis-Sabtu (21-23/3). Ada pun tujuan kegiatan ini  adalah membentuk persamaan persepsi dalam upaya BKN mengedepankan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi. (tawur-aman)