Tak disangka, Format Kendali Hulu Hilir Pemerintah Aceh terpilih sebagai salah satu dari sembilan inovator pelayanan publik terbaik (top 9) hasil kompetisi inovasi pelayanan publik 2014. Setelah melewati beberapa tahap seleksi, Aceh masuk ke tahap akhir.

 
Pesimisme pernah melanda Aceh. Pemberitaan yang buruk tentang problematika pembangunan di Aceh membuat banyak pihak miris. Namun, Pemerintah Aceh tak pernah pasrah dengan keadaan tersebut. Kinerja yang luar biasa dibuktikan oleh Aceh dengan adanya penyerapan anggaran daerah yang mencapai 93%.
 
Tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Jika mendengar tentang pelayanan publik di Indonesia, banyakyang memandang sebelah mata. Namun sebenarnya tidak sedikit pelayanan publik lembaga pemerintah yang menunjukkan prestasi yang bagus, salah satunya Aceh. Aceh mempunyai inovasi baru untuk membuktikan pembangunan dan penyerapan anggaran kepada masyarakat.
 
Empat tahun yang lalu, Pemerintah Aceh membentuk Tim Pengendalian Percepatan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (P2K-APBA). Tim ini mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja aparatur serta transparansi publik dengan menciptakan sistem pengendalian dan pelaporan kegiatan berupa Format Kendali Hulu Hilir.
 
 “Banyak bawahan yang kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan dan tidak jelas pelaporannya. Seharusnya jelas dalam menyatakan jumlah, berapa kegiatan yang sudah telaksana dan belum terlaksana.,” jelas Ketua P2K-APBA Taqwallah dalam presentasi inovasi pelayanan publik di depan panelis. Adanya permasalahan tersebut, menjadikan alasan munculnya inovasi Format Kendali Hulu Hilir ini.
 
P2K mampu mengintegrasi seluruh proses awal hingga terealisasikan kegiatan dari proses penganggaran, pemilihan barang dan jasa hingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan indipenden. P2K dibentuk untuk membantu gubernur dalam perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kegiatan APBA. Tim ini terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah yang membantu suksesnya pelaksanaan dan pengembangan program pembangunan di daerah sekitar Aceh melalui model Hulu Hilir.
 
Enam format
Format Kendali Hulu Hilir merupakan model baru di Indonesia. Format ini merupakan alat yang dipakai untuk menjalankan fungsi percepatan dan pengendalian APBD. Ada enam jenis format yang digunakan P2K, antara lain :
 
1.     Format A – untuk merinci kegiatan yang dipakai sebagai pengganti dokumen pelaksanaan anggaran.
2.     Format B – untuk memantau proses pengadaan barang dan jasa.
3.     Format C –  memantau kinerja KPA/PPTK yang dipakai untuk melakukan deteksi dini.
4.     Format D – untuk kegiatan strategis yang digunakan sebagai panduan kunjungan lapangan.
5.     Format E – untuk memandu realisasi fisik dan keuangan.
6.     Format F – sebagai format rekam jejak yang dipakai untuk melihat status fungsional dari paket yang sudah selesai dilaksanakan.
 
Format Kendali Hulu Hilir pada dasarnya terdiri dari satu alat bantu dalam bentuk form, yakni Format A. Format hasil konversi dari DPA ini kemudian menghasilkan 5 jenis format lainnya.
 
Perangkat yang digunakan berupa Microsoft Excel yang secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Disebut hulu hilir karena alat untuk pengendalian kegiatan APBD ini menjadi alat pandu dan pantau proses siklus manajemen pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan hingga selesainya kegiatan, mulai dari Januari sampai dengan Desember.
 
Taqwallah menjelaskan bahwa dalam penerapan alat kendali hulu hilir ada beberapa istilah istimewa, antara lain 0=0, anti virus ABS dan kambing hitam, tanpa jeda, perkus, pecah telor, tak tuk, dan surat cinta. “Apa itu tak tuk?” sergah salah satu panelis.
 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merencanakan kegiatan sesuai anggaran yang ada. “Jika 10 dari 40 paket sudah dilelang, maka harus segera dikejar yang 30 paket lagi. Itu yang dimaksud 0=0,” kata Taqwallah. Seluruh variabel kendali dipastikan harus sinkron.
 
Istilah kedua, anti virus ABS dan kambing hitam, yaitu seluruh aktifitas harus didukung fakta dan data. Tanpa jeda, yang dalam ungkapan Aceh disebut tidak lepas angin, berarti data dan informasi dalam 24 jam harus selalu di-update. Paket-paket yang sejak dini sudah diperkirakan beresiko tinggi akan gagal sehingga diperlukan intervensi disebut dengan perkus atau perhatian khusus.
 
Pecah telor, istilah yang dipakai untuk momentum cairnya anggaran pertama kali. Setelah dana cair, pembangunan fisik dimulai dan palu segera diketok sebagai tanda titik awal pekerjaan. Tiruan bunyi palu itu dinamakan tak tuk.
 
Penerapan format tidak jauh dari peran Tim P2K-APBA. Tim ini memiliki aktifitas untuk memantau lembaga-lembaga agar tertib dalam mengaplikasikan format A-F. Selain itu, P2K bertugas untuk memandu dan memantau lelang kolektif, menandatangani kontrak lelang di depan publik, memantau proses di lapangan, dan juga membawa laporan ke rapat pimpinan, dan melaporkan format dari berbagai instansi ke dalam web maupun tv monitor.  
 
Buah Hasil Penerapan Kendali Hulu Hilir
Pembelajaran yang umum dari format ini adalah terciptanya nilai transparansi. Masyarakat dapat mengakses web dan tv monitor untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga. “Kalau ada yang belum melaporkan Rencana Umum Pengadaan (RPU), publik bisa ikut menekan karena memonitoring melalui web dan tv monitor,” ungkap Taqwallah.
 
Gubernur dan juga Tim P2K mengetahui setiap langkah kegiatan dari lembaga. Setiap format yang dilaporkan kepada pimpinan daerah, ada kode status yang mengindikasi pelaksanaan kegiatan sesuai format masing-masing. Untuk mempermudah membaca status kegiatan yang direalisasikan, diberi tanda yang terdiri dari 4 warna, yaitu biru, hijau, kuning, dan merah. Biru untuk proses lelang yang sudah selesai, hijau diberikan jika proses lelang masih berlangsung, kuning untuk lembaga yang siap melakukan lelang, dan bila tidak siap lelang akan diberikan status merah.
 
 “Terkadang penyerahan dokumen macet di tengah jalan. Dengan adanya format ini, maka bisa dipantau. Hijau, sudah diserahkan. Kuning, sudah diserahkan tapi ada yang salah. Merah, belum diserahkan.” jelas Taqwallah.
 
SKPD bisa share problematika yang dihadapi di lapangan melalui rapat pimpinan bulanan. Suasana lapangan dipindahkan ke dalam ruangan kerja pimpinan sehingga arahan dan instruksi menjadi fokus dan tepat sasaran. Pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif karena atasan dan bawahan saling kerja sama untuk memecahkan masalah.
 
Format Kendali Hulu Hilir diharapkan membawa perubahan dalam pengendalian kegiatan pemerintah yang berupa penataan organisasi, penataan pengendalian, penataan birokrasi, penataan informasi, penataan ketatalaksanaan, perbaikan pengawasan, hingga semua aktifitas pemerintahan mampu dikendalikan dengan baik dan benar.
 
Aceh menunjukkan rapor hijau. Pembenahan manajemen pengendalian anggaran dan pembangunan menghasilkan output yang maksimal. “Jika kegiatan tidak dikendalikan, daya serap setiap tahun hanya 60%. Setelah menggunakan format ini, bisa mencapai di atas 90%,” ungkap Taqwallah.
 
Dari tahun 2012 hingga sekarang, tercatat 19 unit badan, lembaga/kementerian dan dinas yang berkunjung ke P2K-APBA untuk sosialisasi dan belajar Format Kendali Hulu Hilir. Model ini sudah diterapkan dan diadopsi unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan UKP4 dan diperkenalkan di provinsi lainnya seluruh Indonesia.
 
Bukti penyerapan anggaran ini, hendaknya dapat dijadikan panutan K/L. Roda pembangunan yang transparan, efektif, dan optimal akan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang selama ini hilang.