Jakarta-HUMAS BKN, Pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menandatangani kesepakatan bersama dalam pengawasan proses rekrutmen CPNS. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dan Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko di Kantor Kementerian PAN dan RB, Rabu (27/6).

Dalam sambutannya Menteri  PAN-RB Azwar Abubakar menepis keraguan dari kalangan masyarakat bahwa reformasi birokrasi seolah tak bisa dilaksanakan. “Saya tekankan di sini bahwa reformasi birokrasi atau perubahan tetap bisa kita lakukan selama kita masih ada dan mau melaksakan bersama-sama. Jadi bukan MenPAN-RB yang mengoreksi pihak lain, melainkan kita lakukan bersama-sama,” kata MenPAN-RB. Selama ini, imbuhnya proses rekrutmen dan seleksi jabatan di birokrasi telah mengusung konsep fair dan transparan, salah satu di antaranya adalah proses seleksi Kepala BKN yang dilakukan oleh unit Assessment Center UI dan proses seleksi Kepala LAN yang dilakukan oleh Assessment Center BKN. Dalam proses itu seluruh kandidat yang ada diuji baik kemampuan leadership maupun skill manajerialnya, hingga mereka yang akhirnya terpilih adalah kandidat-kandidat terbaik.

MenPAN-RB juga menyatakan Kerja sama dengan ICW di antaranya juga untuk menepis stigma bahwa pemerintah tidak adil. “Dengan keyakinan publik bahwa proses rekrutmen CPNS berlangsung adil, akan memberikan harapan kepada para generasi muda yang menempuh pendidikan bahwa siapa saja yang memiliki kompetensi berpeluang menjadi CPNS. Jadi bukan siapa yang mampu membayar jumlah tertentu yang bisa menjadi CPNS,” sambung Azwar.

Sementara itu Danang Widoyoko dalam kesempatan itu mengemukakan pihaknya akan menempatkan paling tidak satu orang tenaga di setiap kabupaten/kota dengan biaya mandiri. “Karena ICW memang independen tidak diperkenankan menerima sumbangan dana dari pemerintah, termasuk dari APBN,” tambahnya. Mengenai pengawasan bagi seleksi CPNS, Danang mengatakan bahwa hal itu harus diawasi oleh semua pihak. “Karena kita memang membutuhkan SDM andal dan terbaik melalui proses fair dan akuntabel,” tuturnya. palupi